Home Media Luar Ruang Billboard Maut Tewaskan Pemotor, Harus Tanggung Jawab Renteng?

Billboard Maut Tewaskan Pemotor, Harus Tanggung Jawab Renteng?

1179
0
Petugas sedang berupaya mengevakuasi papan reklame maut yang roboh dan menewaskan seorang pemotor di Cengkareng/IST

MARKOMINDONESIA – Sebuah billboard (papan reklame) yang berada di Jalan Daan Mogot KM 13 Cengkareng, Jakarta Barat roboh dan menewaskan seorang pemotor yang kebetulan melintas di bawahnya, siapa yang harus bertanggung jawab?

Kronologinya, papan reklame seukuran 7 x 5 meter itu dilaporkan roboh pukul 11.00 WIB dan menimpa seorang pengendara sepeda motor saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Jakarta Barat.

“Korban atas nama Rusinto (49) warga Jatisampurna, Kota Bekasi,” kata Kepala Damkar Sektor Cengkareng, Daryana, di Jakarta.

Sontak beberapa pihak yang disinyalir harus bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut tiba-tiba saling tuding dan berkilah.

Menurut  Kapolsek Cengkareng, Kompol Khoiri sebenarnya kondisi papan reklame yang memprihatinkan itu sudah lama dikeluhkan.

“Sangat kami sayangkan bahwa dua atau tiga bulan lalu ini sudah ada laporan, baik tukang ojek yang sering mangkal di sini,” ucap Khoiri, Sabtu (28/12).

Para warga yang kaget dan penasaran ramai melihat billboard maut yang roboh di Jl. Daan Mogot Cengkareng/IST
Petugas berusaha membongkar dan mengevakuasi biilboard yang roboh/IST

 

Bahkan tidak hanya sampai disitu saja, unsur tiga pilar juga sudah melaporkan kondisi papan reklame yang sudah keropos tersebut.

“Rekan-rekan tiga pilar sudah melaporkan suka goyang dan ada tanda keropos tapi tidak ada tindak lanjut dari laporan ini,” imbuh Khoiri.

Turut menanggapi, Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Barat Hendarto juga menyebutkan bahwa sebenarnya surat rekomendasi untuk menertibkan reklame yang membahayakan tersebut telah dikirimkan sejak dua tahun lalu.

“Sudah lama sekali. Sudah dari tahun 2017 atau 2018. Ada (suratnya) sudah diusulkan untuk dibongkar,” kata Hendarto di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2019).

Untuk penindakan dan eksekusi menurut Hendarto, berdasarkan regulasi baru maka yang berwenang untuk menertibkan reklame yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Barat.

Tugas BPRD Jakarta Barat menurutnya hanya sebatas memberikan rekomendasi. “Kita enggak boleh menertibkan reklame sesuai dengan Pergub (Peraturan Gubernur) yang baru, kewenangannya ada di Citata dan Satpol,” ujar dia.

Mengenai status Billboard maut tersebut, Hendarto menyampaikan beberapa fakta sebagai berikut:

Pertama, reklame tumbang di Cengkareng adalah punya kewenangan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan setempat, dalam hal ini Cengkareng.

Kedua, reklame itu sudah lama sekali kosong, dan UPPRD Kecamatan Cengkareng telah bersurat ke Satpol dan Citata untuk menertibkan reklame yang ada disekitar, termasuk reklame yang roboh.

Lucunya, secara terpisah, Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat berkelit dan menyatakan belum mendapat rekomendasi untuk menertibkan papan reklame yang kondisinya sudah tak layak tersebut.

“Saya belum pernah terima surat itu, kan kita enggak tahu tertulis, kalau itu kan katanya (sudah melapor),” kata Tamo.

Nah kalau sudah begitu siapa yang harus bertanggung jawab? Yang jelas Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Barat, serta kecamatan harus mempertanggung jawabkan kecelakaan yang terjadi.

Pasalnya sebagai pemilik otoritas wilayah, pemerintah daerah-lah yang nyata-nyata bertugas mengatur, mengawasi dan melakukan tindakan yang diperlukan atas media reklame yang ada di wilayahnya.

Seharusnya tanggung jawab renteng harus dikenakan kepada semua pihak yang terkait dengan media reklame tersebut. Baik agensi iklan yang membangun dan memiliki media reklame tersebut, perusahaan pemilik produk yang beriklan, pengelola atau pemerintah yang memiliki kuasa pengelolaan wilayah tersebut.

Aparat Kepolisian telah menyegel tiang billboard maut yang roboh dan menewaskan seorang pemotor yang melintas/IST

Ketika kondisinya menjadi ruwet seperti sekarang, maka mau tidak mau penyelesaian secara hukumlah yang nantinya akan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab.

Yang jelas kejadian ini menjadi peringatan bagi biro iklan pengeloa media luar ruang, perusahaan/produsen pengiklan, serta pemerintah daerah untuk mengevaluasi, memonitor, mengawasi dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap kemungkinan adanya media-media iklan luar ruang yang sudah menurut kualitasnya dan membahayakan lingkungan atau orang di sekitarnya. |WAW-MARKOM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here