Home Ide Kreatif Polemik Pasal Penghinaan Presiden

Polemik Pasal Penghinaan Presiden

22
0

MARKOM — Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau RKUHP kembali menjadi sorotan publik sebab salah satu pasal dianggap kontroversial. Pemerintah dan DPR RI berencana akan mengesahkan Rancangan KUHP pada bulan Juli mendatang. Rancangan KUHP dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah.

Aturan tersebut tertuang pada pasal 240 dan 241 RKUHP yang menyatakan bahwa seseorang bisa diancam pidana selama 3 sampai 4 tahun jika menghina pemerintah di ranah publik. Pasal-pasal tersebut dianggap sebagai bentuk pemasungan dari kebebasan berpendapat dan bentuk dari kemunduran hukum. 

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pasal tersebut menyeleweng dari sistem demokrasi. Sebagian masyarakat berkomentar melalui kanal Twitter, Instagram bahkan TikTok, ada yang pro terhadap pasal RKUHP dan ada juga yang kontra. 

Open photoAdapun bunyi dari draf pasal 240 RKUHP tersebut, sebagai berikut: 

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ancaman hukuman pidana 3 tahun, akan dinaikkan menjadi 4 tahun jika penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial. Hal tersebut tertera pada pasal 241 RKUHP, sebagai berikut: 

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Adapun pasal yang dianggap karet lainnya pada pasal 353 RKUHP, yang berbunyi: 

  • Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjarang paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
  • Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana paling banyak kategori III. 
  • Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. 

Penguasa umum yang dimaksud pada RKUHP pasal 353 ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Polisi, Jaksa dan Kepala Daerah. Menurut Arteria Dahlan pasal pada RKUHP ini penting untuk menjaga dan melindungi kepentingan negara. 

Berbeda dengan Arteria, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI mengatakan bahwa perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait tatanan bahasa yang digunakan, karena bisa menjadi pasal karet atau kebijakan yang tumpang tindih. 

Pro kontra terkait pasal RKUHP yang dianggap karet masih terus bergulir. Pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, pada Selasa (10/6/2022), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Yasonna Laoly. Menurutnya pasal di RKHUP mengenai penghinaan presiden tidak mengurangi kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan mengkritik pemerintah. Yasonna juga mengatakan bahwa peraturan tersebut memiliki maksud sebagai hak hukum dalam melindungi harkat dan martabat pemerintah. 

Jika RKUHP Penghinaan terhadap Pemerintah hendak di sahkan, perlu adanya penjelasan secara detail mengenai apa saja yang dimaksudkan dengan harkat martabat tersebut. Sehingga jelas batasan-batasannya. 

Salah satu komika Indonesia, Bintang Emon kembali melontarkan kritikan pedas terkait pengesahan RKUHP. Pada video simulasi yang diunggah di kanal Instagram pribadinya @bintangemon, Minggu (19/6/2022). Komika 26 tahun tersebut pada dasarnya setuju terhadap ancaman pidana bagi pelaku penghinaan. 

Tetapi ada hal yang harus digaris bawahi, bahwa dikatakan penghinaan jika semua orang setuju kalau itu merupakan penghinaan. Ia juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki bentuk tersinggung yang berbeda-beda berdasarkan perasaannya. 

Tak lupa juga ia mengkritik  bunyi dari pasal RKUHP Penghinaan terhadap Pemerintah, Bintang Emon mengatakan pasal-pasal tersebut dianggap rancu. 

“Setau gua, Undang-Undang apapun dibuat berdasarkan kepentingan rakyat. Nah, pasal inituh untuk kepentingan rakyat atau kepentingan wakil rakyat?” tanya Bintang Emon. 

Pada akhir videonya Bintang Emon memberikan kritikan pedas kepada pemerintah. Ia mengatakan “Kalo memang tujuannya untuk menjaga nama baik, saran saya pak fokusnya jangan dimenjaga tapi dimana baiknya dulu. Yakin banget pak namanya udah baik? Sampe harus dijaga”. Ucap Bintang Emon di akhir video. 

Sontak video tersebut ramai dan dibanjiri komen sesama komika dan netizen, yang mengatakan setuju dengan pendapat Bintang Emon. Banyak juga netizen yang mengatakan bahwa ia harus berhati-hati usai memberikan kritikan pedas kepada pemerintah. 

Munculnya kembali RKUHP penghinaan presiden dan wakil presiden, menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah di hapus oleh MK lima belas tahun yang lalu. Pasal-pasal tersebut bisa menimbulkan hukum yang tidak pasti karena rentan terjadi kesalahan tafsir sebab mudah untuk dimanipulasi.

Pasal RKUHP Penghinaan terhadap Pemerintah harus ditinjau ulang, sebab pasal-pasal tersebut akan menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Seharusnya peraturan itu mengikat dan jelas arahnya. Pemerintah dan DPR RI harus menampung aspirasi rakyat terkait RKUHP tersebut, jangan sampai ketika RKHUP sudah disahkan menjadi Undang – Undang, tetapi malah tajam ke bawah dan mengerucutkan ruang aspirasi dan demokrasi di Indonesia. 

Open photo

OLEH  Jacinda Maheswari Rivando, Mahasiswa S1 Digital Public Relation, Telkom University 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here