Home Ide Kreatif RKUHP: Larangan  Masyarakat untuk “Tertawa”?

RKUHP: Larangan  Masyarakat untuk “Tertawa”?

26
0

MARKOM — Indonesia merupakan negara republic  yang menganut system demokrasi. System demokrasi merupakan system pemerintahan yang diselenggarakan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut sudah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam penerapannya bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi juga tercantum pada dasar negara kita yaitu Pancasila pada sila ke 4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Karena pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai apapun dan menggunakan media apapun. 

Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara hukum. Seperti yang sudah tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang bunyinya adalah “Indonesia adalah negara hukum”. Segala perbuatan yang dianggap melanggar akan dikenakan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dikutip dari Liputan6.com pada 2020, Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang digemparkan oleh beberapa pasal pada rancangan kitab undang-undang hukum (RKUHP). Lagi-lagi pemerintah membuat pasal yang menjadi kontroversial dan membuat masyarakat sipil memberikan tanda tanya besar kepada pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya.  Pasalnya, pemerintah dan juga dewan perwakilan rakyat (DPR) dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan beberapa pasal yaitu pasal 240 dan pasal 241. 

Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah bunyi pasal 240 yang tertuang pada draf RKUHP :

“Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Adapun maksud kerusuhan dalam pasal tersebut adalah:

“Yang dimaksud dengan ‘keonaran’ adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara,” 

Apabila penghinaan dilakukan melalui media social dan disebarkan hingga diketahui khalayak umum maka hukuman akan dinaikkan menjadi selama 4 tahun penjara. Hal tersebut tertulis dalam draf RKUHP pasal 241 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Konsep rechtstaat yang diciptakan oleh Imanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang bagaimana konsep negara hukum formil atau lazim yang disebut sebagai konsep nachtwakerstaat; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya.

Dengan dibuatnya RKUHP pasal 240 dan pasal 241 maka Indonesia sebagai negara hukum akan bertentangan dengan teori tersebut. Negara tidak bisa menjamin kebebasan individu setiap rakyatnya, termasuk kebebasan dalam hal mengemukakan pendapat. Pemerintah memang sudah seharusnya menerima berbagai kritik dari rakyatnya, sekeras apapun kritik yang diterima. 

Munculnya dua pasal tersebut menuai banyak kritikan dari masyarakat Indonesia, khusunya di platform  media social instagram. Masyarakat berpendapat bahwa jika pasal tersebut resmi dikeluarkan, maka mengkritik pemerintah sama dengan menghina pemerintah. 

“sekarang yang katanya mengkritik malah sering disebut menghina. Hati-hati kawan.” Tulis pemilik akun  @dapindzkhwn dalam postingan yang diunggah oleh instagram @folkative, Jumat (17/06/2022). 

Ada pula masyarakat yang menulis komentar yang mengandung sarkasme “Pantes dulu warkop ngomong : ‘tertawalah sebelum tertawa itu dilarang’ ” ditulis oleh pemilik akun @hy.ki04 dalam kolom komentar pada postingan instagram @infia_fac, Jumat (17/06/2022). 

Masyarakat menilai bahwa pasal yang akan dikeluarkan pada RKUHP tersebut dinilai tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya Tanah Air kita ini merupakan negara demokrasi. Dengan dibuat dan dikeluarkannya pasal-pasal tersebut maka dapat membuat masyarakat tidak bebas dalam berpendapat, khususnya berpendapat dalam mengkritik kinerja pemerintah. Mengeluarkan pendapat dan menggunakan media apapun merupakan hak segala masyarakat dalam negara hukum yang menganut sistem demokrasi. 

Open photoAulia Hermiati Putri, Mahasiswa S1 Digital Public Relations Telkom University

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here