Home Inovasi Produk Skenario Net-Zero Emission PLN Jangan Sekedar Mimpi!

Skenario Net-Zero Emission PLN Jangan Sekedar Mimpi!

14
0
Proyek 35.000 MW PLN | IST
Proyek 35.000 MW PLN | IST

MARKOMINDONESIA – Baru-bari ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali mengeluarkan pernyataan kepada media: akan fokus hanya kepada pengembangan energi baru dan terbarukan, setelah proyek 35.000 MW dan Fast Track Program (FTP) II sebesar 7.000 MW rampung pada tahun 2023.

Menanggapi hal tersebut, Adila Isfandiari, Peneliti Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menyatakan, “Niatan baik PLN ini harus disertai dengan peta jalan yang jelas untuk coal phase-out pembangkit listrik tenaga uap yang sudah berjalan dan yang sedang dalam proses pembangunan, sesuai dengan skenario net-zero emission yang telah dibuat PLN. Bila semua pembangkit berbasis energi kotor ini tetap berjalan, dengan usia operasional puluhan tahun, maka tidak mungkin kita akan mencapai nol emisi di 2050 dan itu hanya jadi sebatas mimpi yang tidak mungkin diwujudkan.”

Bila dirinci, proyek FTP II terdiri dari pembangunan PLTU-PLTU yang totalnya berjumlah 7.000 MW. Sementara mega proyek 35.000 MW didominasi oleh pembangkit listrik tenaga fosil, terutama PLTU yang berjumlah 20.000 MW, atau sekitar 55%, dan EBT hanya 2.000 MW saja, atau 6%. Secara kumulatif, hingga saat ini, produksi listrik dari batu bara masih dan akan terus mendominasi bauran energi listrik di Indonesia, yaitu sekitar 65% dengan kapasitas existing mencapai 34,6 GW.

Laporan Greenpeace mengenai “Penilaian Sektor Ketenagalistrikan di Asia Tenggara” [2] menunjukkan bahkan dengan skema energi terbarukan terbaik, di tahun 2030, Indonesia hanya mampu mencapai 26% energi terbarukan dibandingkan 50% energi terbarukan yang dibutuhkan untuk mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius. Dalam skema energi terbarukan terbaik, Indonesia harus melakukan moratorium PLTU batu bara saat ini, tanpa menunggu penyelesaian proyek 35.000 MW dan FTP II untuk bisa mencapai target 1,5 derajat Celcius di 2050. “Rencana PLN ini meski merupakan kemajuan, tetapi masih jauh dari ambisius dan Indonesia akan tetap terkunci oleh PLTU batu bara di 2023 dan puluhan tahun ke depannya. Diperlukan perubahan sistem dan implementasi yang disiplin untuk mencapai rencana PLN ini,“ kata Adila.

Jika tidak ada rencana penutupan secara bertahap terhadap kapasitas terpasang PLTU saat ini untuk mencapai nol PLTU, maka risikonya sebagai berikut:

Risiko terhadap keuangan negara:

Bila memperhitungkan kelebihan pasokan di Pulau Jawa yang berpotensi mencapai lebih dari 50% pada tahun ini, ketika beberapa PLTU baru, seperti PLTU Lontar, Jawa-7, Batang, dan Jawa-4, yang direncanakan akan COD (commercial operation date) tahun ini, mulai beroperasi, maka hal ini akan semakin membebani keuangan PLN dan negara, di mana sebagian pembangkit dimiliki oleh independent power producers (IPPs) yang menerapkan skema take or pay. Dengan skema ini, PLN harus tetap membayar harga listrik yang telah diproduksi oleh para IPPs, walaupun listrik tersebut tidak terserap dikarenakan kelebihan suplai. Tentunya kondisi ini akan semakin parah ketika PLN melanjutkan pembangunan proyek 35.000 MW tersebut.

Kondisi pasokan listrik berlebih seperti ini juga akan sangat menghambat perkembangan energi terbarukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki permintaan listrik tertinggi, di mana masyarakat diharuskan untuk memanfaatkan listrik dari PLTU tersebut terlebih dahulu dibandingkan membangun pembangkit energi terbarukan.

Dengan demikian, bila semua proyek 35.000 MW dilanjutkan, maka PLTU yang baru dibangun akan semakin banyak, dan kemungkinan besar terpaksa akan mengalami pensiun dini yang akhirnya semakin membebani keuangan negara.

Risiko bertambahnya emisi gas rumah kaca (GRK):

Melihat masa beroperasi PLTU rata-rata 30-40 tahun, maka kondisi tersebut akan mengunci emisi GRK serta mengurangi ruang bagi energi terbarukan untuk berkembang. Tentunya penambahan PLTU batu bara baru dari proyek 35.000 MW dan FTP sangatlah bertentangan dengan rekomendasi IPCC, di mana seluruh negara harus menutup 80% dari PLTU existing agar target 1,5 derajat Celcius tercapai.

Oleh sebab itu, Adila menegaskan, selain pentingnya sebuah peta jalan, juga pentingnya komitmen PLN mencapai emisi nol di 2050 dituangkan dalam RUPTL 2021-2030. “Pengembangan energi terbarukan juga tidak boleh mengikutsertakan sejumlah solusi palsu seperti nuklir, biofuel,” tambah dia.

“Perlu diingat bahwa keberhasilan Indonesia untuk menuju net-zero emission sangat bergantung pada sektor energi. Pembangunan sektor energi yang berketahanan iklim tidak hanya akan menjadi modal bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi krisis, melainkan juga menjadi kontribusi Indonesia pada dunia sebagai salah satu negara yang masuk dalam daftar 10 besar negara penghasil GRK,” pungkas Adila menyimpulkan. |WAW-MARKOM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here